Pengaruh Reformasi Perpajakan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ulu
Abstract views: 8
,
Fulltext downloads: 4
Keywords:
MSME PPh Rates, Tax Sanctions, Voluntary Disclosure Program, Taxpayer Compliance, Law on Harmonization of Tax Regulations
Abstract
The growth of MSMEs in the city of Samarinda has increased from year to year, as has the number registered and active at KPP Pratama Samarinda Ulu. However, this is inversely proportional to the percentage of MSME compliance which is actually decreasing. This research aims to analyze and prove the influence of MSME PPh Rates, Tax Sanctions, and Voluntary Disclosure Programs on taxpayer compliance. The type of research used is quantitative. Data collection was carried out using a questionnaire which was distributed directly to 104 MSME respondents. The analysis technique used is multiple linear regression and data analysis using SPSS version 26.
The results of this research state that UMKM PPh Rates and Tax Sanctions have a positive and significant effect on UMKM Taxpayer Compliance at KPP Pratama Samarinda Ulu, while the Voluntary Disclosure Program does not. influence on Taxpayer Compliance at KPP Pratama Samarinda Ulu.
References
Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. In ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND HUMAN DECISION PROCESSES (pp. 438–459). Academic Press, Inc.
Damayanti, F. R. (2022). Pengaruh Penerapan UU HPP tentang Perubahan Tarif Pajak Penghasilan UMKM dan Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. STIE Malangkucecwara Malang.
Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2016). Perpajakan: Konsep, Aplikasi Contoh, dan Studi Kasus (G. S. P.G. (Ed.); Edisi 2). Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
Kusumowardhani, W. (2020). Seri Manajemen Perpajakan : Penegakan Hukum Pajak (Guepedia/Br (Ed.)). Guepedia. Bogor.
Lesmana, A. N. R., Natasya, F. P., Nasution, R. A., & Vientiany, D. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Medan. Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis, 1(2), 73–85.
Mardiasmo. (2019). Perpajakan (D. Arum (Ed.); 2019th ed.). Penerbit ANDI.
Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Pembayaran Pajak. (2007).
Permata, M. I., & Zahroh, F. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, 4(12).
Pradina, Z. I. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Kalideres Tahun 2022). Universitas Mercu Buana Jakarta.
Putri, A. M. H. (2023). Jumlah UMKM Capai 8,71 Juta, Bisa Jadi “Tameng” Resesi? Cnbcindonesia.Com. https://www.cnbcindonesia.com/research/20230207115843-128-411724/jumlah-umkm-capai-871-juta-bisa-jadi-tameng-resesi#:~:text=Jumlah UMKM Capai 8%2C71,Bisa Jadi “Tameng” Resesi%3F (diakses 08 September 2023).
Resmi, S. (2019). Perpajakan Teori & Kasus (G. S. P. G. (Ed.); Edisi 11). Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
Rustandi, & Yuniati. (2022). Pengaruh Pengungkapan Pajak Sukarela Terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela Dengan Keadilan Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut. Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA), 6(3), 1626–1637.
Silfani, A. (2023). Pengaruh Pemahaman Pajak, Penurunan Tarif dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Pasca Terbitnya UU HPP (Studi Empiris UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Selatan) (Issue Mi). Universitas Diponegoro.
Suharno. (2022). Panduan Lengkap Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak. TaxPrime Academy. Jakarta.
Tambunan, C. R. (2023). Kontribusi UMKM dalam Perekonomian Indonesia. Djpb.Kemenkeu.Go.Id. https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3134-kontribusi-umkm-dalam-perekonomian-indonesia.html#:~:text=Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan,lebih besar lagi bagi perekonomian. (diakses 08 September 2023).
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Republik Indonesia tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (2021).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. (2007).
Wahyuni, E. D., Oktarina, K. B., & Leniwati, D. (2022). Potret Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pendekatan Theory Of Planned Behavior.pdf (Cetakan Pe). Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang. Malang.
Widodo, W. (2010). Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak. In Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak. Penerbit Alfabeta. Bandung.
. (Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Pembayaran Pajak, 2007; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, 2007; Putri, 2023; Tambunan, 2023)(Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Republik Indonesia Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, 2021)
Damayanti, F. R. (2022). Pengaruh Penerapan UU HPP tentang Perubahan Tarif Pajak Penghasilan UMKM dan Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. STIE Malangkucecwara Malang.
Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2016). Perpajakan: Konsep, Aplikasi Contoh, dan Studi Kasus (G. S. P.G. (Ed.); Edisi 2). Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
Kusumowardhani, W. (2020). Seri Manajemen Perpajakan : Penegakan Hukum Pajak (Guepedia/Br (Ed.)). Guepedia. Bogor.
Lesmana, A. N. R., Natasya, F. P., Nasution, R. A., & Vientiany, D. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Medan. Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis, 1(2), 73–85.
Mardiasmo. (2019). Perpajakan (D. Arum (Ed.); 2019th ed.). Penerbit ANDI.
Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Pembayaran Pajak. (2007).
Permata, M. I., & Zahroh, F. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, 4(12).
Pradina, Z. I. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Kalideres Tahun 2022). Universitas Mercu Buana Jakarta.
Putri, A. M. H. (2023). Jumlah UMKM Capai 8,71 Juta, Bisa Jadi “Tameng” Resesi? Cnbcindonesia.Com. https://www.cnbcindonesia.com/research/20230207115843-128-411724/jumlah-umkm-capai-871-juta-bisa-jadi-tameng-resesi#:~:text=Jumlah UMKM Capai 8%2C71,Bisa Jadi “Tameng” Resesi%3F (diakses 08 September 2023).
Resmi, S. (2019). Perpajakan Teori & Kasus (G. S. P. G. (Ed.); Edisi 11). Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
Rustandi, & Yuniati. (2022). Pengaruh Pengungkapan Pajak Sukarela Terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela Dengan Keadilan Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut. Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA), 6(3), 1626–1637.
Silfani, A. (2023). Pengaruh Pemahaman Pajak, Penurunan Tarif dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Pasca Terbitnya UU HPP (Studi Empiris UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Selatan) (Issue Mi). Universitas Diponegoro.
Suharno. (2022). Panduan Lengkap Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak. TaxPrime Academy. Jakarta.
Tambunan, C. R. (2023). Kontribusi UMKM dalam Perekonomian Indonesia. Djpb.Kemenkeu.Go.Id. https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3134-kontribusi-umkm-dalam-perekonomian-indonesia.html#:~:text=Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan,lebih besar lagi bagi perekonomian. (diakses 08 September 2023).
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Republik Indonesia tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (2021).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. (2007).
Wahyuni, E. D., Oktarina, K. B., & Leniwati, D. (2022). Potret Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pendekatan Theory Of Planned Behavior.pdf (Cetakan Pe). Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang. Malang.
Widodo, W. (2010). Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak. In Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak. Penerbit Alfabeta. Bandung.
. (Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Pembayaran Pajak, 2007; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, 2007; Putri, 2023; Tambunan, 2023)(Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Republik Indonesia Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, 2021)
