Pembayaran Kelebihan Jam Mengajar Dosen Berbasis BKD: Telaah Regulasi, Pengelolaan Beban Kerja dan Opsi Pembayaran Bulanan pada Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja
DOI:
https://doi.org/10.46964/2hj6zk69Kata Kunci:
audit sektor publik, beban kerja dosen, pembayaran bulanan, pengendalian internal, standar biaya masukanAbstrak
Tulisan ini mengkaji kelayakan tata kelola administratif pembayaran honorarium kelebihan jam mengajar dosen secara bulanan pada Perguruan Tinggi Negeri berstatus Satuan Kerja (PTN Satker), dengan mengambil konteks pada Politeknik Negeri Samarinda (POLNES). Permasalahan ini mengemuka seiring perubahan mekanisme pencairan dari bulanan menjadi semesteran akibat informasi lisan mengenai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyarankan pembayaran menunggu selesainya penilaian Beban Kerja Dosen (BKD). Tujuan kajian ini adalah menganalisis ruang fleksibilitas regulasi dan merancang mekanisme pengendalian internal yang adaptif. Metode yang digunakan adalah telaah literatur naratif-terarah dan analisis normatif terhadap Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026, Pedoman Operasional BKD Tahun 2021 (Kepdirjen Dikti Nomor 12/E/KPT/2021), serta penyesuaian regulasi Kemdiktisaintek (Permendiktisaintek Nomor 52 Tahun 2025 dan Kepmendiktisaintek Nomor 39/M/KEP/2026), yang disintesiskan dengan literatur empiris pengukuran beban kerja dan audit sektor publik. Hasil analisis menunjukkan bahwa regulasi mensyaratkan kelebihan jam mengajar melampaui ambang batas BKD wajib sebesar 12 SKS, tetapi tidak ditemukan larangan eksplisit terhadap pembayaran bulanan maupun kewajiban menunggu penilaian asesor akhir semester. Literatur menegaskan bahwa pengendalian internal sektor publik harus bertumpu pada verifikasi berbasis bukti secara berkala, bukan sekadar penundaan pembayaran. Simpulan kajian ini menyatakan bahwa mekanisme pembayaran bulanan dimungkinkan sebagai desain tata kelola administratif, bukan hak otomatis, asalkan didukung penguncian beban wajib di awal semester, surat penugasan resmi, verifikasi kehadiran bulanan, ketersediaan pagu anggaran, serta rekonsiliasi akhir semester pasca-penilaian BKD. Apabila Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK secara tertulis menginstruksikan penundaan hingga BKD selesai, institusi wajib mematuhinya atau mengajukan klarifikasi resmi.
Referensi
Botha, P. A., & Swanepoel, S. (2015). Allocation of academic workloads in the Faculty of Human and Social Sciences at a South African university. Africa Education Review, 12(3), 398–414. https://doi.org/10.1080/18146627.2015.1110902
Crisp, B. R. (2022). Academic workloads: What does a manager need to consider? Journal of Higher Education Policy and Management, 44(6), 547–562. https://doi.org/10.1080/1360080X.2022.2109534
Furqan, A. C., Wardhani, R., Martani, D., & Setyaningrum, D. (2020). The effect of audit findings and audit recommendation follow-up on the financial report and public service quality in Indonesia. International Journal of Public Sector Management, 33(5), 535–559. https://doi.org/10.1108/IJPSM-06-2019-0173
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026. Jakarta: Kementerian Keuangan.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2021). Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 52 Tahun 2025 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen. Jakarta: Kemdiktisaintek.
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. (2026). Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39/M/KEP/2026 tentang Petunjuk Teknis Layanan Pengembangan Profesi dan Karier Dosen. Jakarta: Kemdiktisaintek.
Kenny, J., & Fluck, A. E. (2017). Towards a methodology to determine standard time allocations for academic work. Journal of Higher Education Policy and Management, 39(5), 503–523. https://doi.org/10.1080/1360080X.2017.1354773
Kenny, J., & Fluck, A. E. (2023). Life at the academic coalface: Validation of a holistic academic workload estimation tool. Higher Education, 86, 507–526. https://doi.org/10.1007/s10734-022-00912-x
Pratama, A., & Salim, S. (2025). Exploring key determinants of internal control weaknesses and non-compliance using audit findings in Indonesian ministries. Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara, 11(1), 123–137.
Reconceptualizing faculty workload as a measure of human resource motivation and performance in higher education. (2022). Social Sciences & Humanities Open, 6(1), Article 100279.
Unduhan
Diterbitkan
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2026 Author and Journal

Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License.








